Inspektorat, KPK, Sosialisasi SPI, Survei Integritas

Inspektorat, KPK, Sosialisasi SPI, Survei Integritas

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini kembali menjalin kerja sama dengan PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Grup) terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) di Banyuwangi.

Survei dilakukan dalam skala nasional dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) secara serentak. Waktunya dijadwalkan bulan Juli sampai Oktober 2022.

”Survei Penilaian Integritas (SPI) ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing SKPD,” ungkap Inspektur Pembantu Wilayah IV Banyuwangi Marwoto.

SPI akan dilaksanakan setiap tahun sampai tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifiat mandatory bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB). ”Nilai reformasi birokrasi (RB) yang diambil dari SPI sebesar 16 persen. Sehingga, concern bahwa akan berdampak pada tunjangan kinerja,” jelasnya.

Penilaian SPI, lanjut Marwoto, akan diambil dari tiga sumber utama yang terdiri dari responden internal (pegawai), responden eksternal (pengguna layanan), dan responden ahli/narasumber. ”Nantinya, responden terpilih ini akan menerima kuesioner survei melalui saluran komunikasi, baik email maupun WhatsApp langsung dari KPK,” ujarnya

Pada tahun 2021 lalu, Banyuwangi mendapatkan nilai SPI sebesar 76,45 dan berada di urutan ke-16 se-Jawa Timur. Hasil evaluasi pada tahun 2021 lalu menunjukkan bahwa tingkat pengisian kuesioner pada responden internal (pegawai) sebesar 100 persen, responden narasumber ahli juga telah mencapai 100 persen.

”Sedangkan yang menjadi bahan perhatian adalah tingkat pengisian kuesioner pada responden eksternal atau pengguna layanan hanya mencapai 34 persen. Ini yang menjadi perhatian kita agar pengguna layanan ini juga dapat segera merespons dan menjawab pertanyaan survei bila terpilih menjadi responden baik,” harapnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Pudjo Hartanto berharap, melalui sosialisasi pelaksanaan SPI  akan timbul peran aktif dalam bentuk ketersediaan data seluruh populasi seperti pegawai, pengguna layanan, dan narasumber yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan survei tersebut. ”Hari ini (kemarin) sosialisasi ini kita sampaikan kepada responden internal SKPD agar mereka siap jika sewaktu-waktu dihubungi atau terpilih menerima WhatsApp blasting dari akun dengan centang hijau dan email resmi dari KPK,” terangnya.

Pudjo juga mengajak untuk menyukseskan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dengan segera merespons dan menjawab pertanyaan survei bila terpilih menjadi responden baik. Pasalnya, SPI merupakan salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi.

”Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya. Hasil SPI juga menjadi masukan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Jika nilai reformasi birokrasinya jelek, maka otomatis insentif untuk instansi tersebut juga berkurang,” tandas Pudjo.