Motto

Karyawan

Link Terkait

Link Daerah Terkait

Berita

Tim Saber Pungli Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi, 13-03-2020.

Percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum. Reformasi hukum menjadi agenda strategis Pemerintah untuk menopang stabilitas hukum dan memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pada tahap I reformasi di bidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas, yakni :
1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan publik;
2. Pemberantasan penyelundupan;
3. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK;
4. Relokasi LAPAS, dan
5. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desain.
Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Menko Polhukam menerbitkan Kepmenko Nomor 78 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Menindaklanjuti Perpres tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kemudian membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi. Surat Keputusan Bupati tersebut kemudian dirubah melalui Keputusan Bupati Nomor 188/66/KEP/429.011/2020 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi. Perubahan tersebut menurut Kasubbag Perencanaan Program Inspektorat Kabupaten Banyuwangi selaku Koordinator Bidang Keuangan/Anggaran Tim Saber Pungli Kabupaten Banyuwangi terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi yang awalnya dianggap terlalu banyak bidang.


Koordinator Bidang Keuangan/Anggaran Tim Saber Pungli Kabupaten Banyuwangi mengatakan, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat lebih dari 800 (delapan ratus) kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, baik yang berdasarkan anggaran atau sosialisasi insidentil. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berdasarkan anggaran untuk tahun 2017 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, tahun 2018 4 (empat) kegiatan, tahun 2019 6 (enam) kegiatan, dan 11 (sebelas) rencana kegiatan sosialisasi di tahun 2020. Khusus tahun 2020, dalam timeline rencana kegiatan yang dibuat Tim Saber Pungli Kabupaten Banyuwangi, kegiatan sosialisasi difokuskan terkait Dana Desa (DD) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang rencananya dilaksanakan mulai Februari sampai dengan Desember 2020. Kasubbag Perencanaan Program Inspektorat Kabupaten Banyuwangi juga menambahkan bahwa selama tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 juga terdapat sosialisasi insidentil yang menyasar pada objek-objek yang terindikasi melaksanakan praktik pungli di area atau pusat pelayanan yang dianggap rawan menjadi tempat praktik pungutan liar di Kabupaten Banyuwangi.


Sosialisasi sangat gencar dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan mengedukasi masyarakat terkait pengertian, bentuk, dan ancaman hukuman atas tindakan pungutan liar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat pada khususnya agar menikmati layanan yang prima di Kabupaten Banyuwangi serta bagi Kabupaten Banyuwangi pada umumnya agar kinerja pelayanan semakin maksimal. (Bakhrul F. Akbar)